KPU SBD Bedah Teknologi Pemilu, Akademisi Undana Soroti Kesiapan SDM dan Tantangan Wilayah 3T

Menurutnya, modernisasi sistem pemilu tidak secara otomatis berarti meningkatnya kualitas demokrasi. Teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memastikan hak pilih warga terlindungi dan setiap suara dapat dihitung secara benar serta dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:GKSR Siapkan RUU Pemilu, Usulkan Parliamentary Threshold 1 Persen

“Apakah setiap kemajuan teknologi berarti kemajuan demokrasi? Menurut saya belum tentu. Teknologi dalam pemilu bukan tujuan akhir, tapi teknologi adalah alat. Tujuannya adalah memastikan warga dapat menggunakan hak pilih dan setiap suara dihitung dengan benar serta dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Hyronymus.

Bagi daerah kepulauan seperti NTT, penerapan teknologi juga perlu memperhitungkan kondisi geografis. Penyediaan opsi sistem offline dan strategi untuk mencegah diskriminasi digital terhadap kelompok masyarakat rentan menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan.

Menuju Sistem Pemilu Digital yang Transparan dan Akuntabel

Diskusi bedah buku di Sumba Barat Daya tersebut menggarisbawahi bahwa transformasi digital dalam pemilu membutuhkan keterpaduan sejumlah aspek.

Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Temui WamenPAN-RB, Perjuangkan Keselamatan ASN Asal NTT di Papua Pegunungan

Teknologi yang andal perlu berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia, kepastian regulasi, serta koridor etika. Seluruh proses juga harus tetap berorientasi pada perlindungan hak pilih setiap warga negara.