KPU SBD Bedah Teknologi Pemilu, Akademisi Undana Soroti Kesiapan SDM dan Tantangan Wilayah 3T

Namun, menurutnya, penerapan teknologi pemilu tetap perlu memperhitungkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat di masing-masing daerah.

Baca Juga:GKSR Siapkan RUU Pemilu, Usulkan Parliamentary Threshold 1 Persen

“Saya memandang teknologi hadir dalam pemilu sebagai upaya menjamin efisiensi pemilu, efektivitas, demokrasi yang berkualitas. Mampukah atau maukah republik ini memangkas hirarki perhitungan suara berjenjang yang sarat dengan kepentingan?” tegas Dr. Ajis.

Enam Rekomendasi untuk Penguatan Pemilu Digital

Dari berbagai catatan tersebut, Dr. Ajis menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat sistem pemilu berbasis teknologi.

Pertama, revisi buku panduan dengan memperkuat variabel sosial-budaya. Kedua, membangun kaderisasi operator teknologi secara berkelanjutan.

Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Temui WamenPAN-RB, Perjuangkan Keselamatan ASN Asal NTT di Papua Pegunungan

Ketiga, menyusun pedoman pengawasan terhadap proses elektronik bagi jajaran pengawas. Keempat, memberikan kejelasan regulasi mengenai status hukum rekapitulasi elektronik, audit digital, serta kedudukan bukti digital dalam sengketa hasil pemilu.

Kelima, memperkuat edukasi pemilih secara intensif. Keenam, melakukan uji coba teknologi secara bertahap, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah 3T.

Dr. Ajis menekankan bahwa teknologi pada akhirnya tetap merupakan alat, sedangkan manusia menjadi faktor penting yang menentukan kualitas implementasinya.

Baca Juga:Perindo NTT Lantik 6 DPC di Sumba Tengah, Bahas Persiapan Verifikasi Partai