Bukan Sekadar Mayoritas dan Minoritas, Mengapa Intoleransi Masih Terjadi di Era Demokrasi Pancasila?

DEMOKRASI sebenarnya tidak diuji ketika semua orang sepakat. Demokrasi justru diuji ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda—berbeda agama, keyakinan, pilihan, maupun cara pandang.

Baca Juga:Ketika Kebohongan Berlari Lebih Cepat daripada Kebenaran

Di situlah persoalan dugaan pembubaran kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Rajeg, Kabupaten Tangerang, menjadi penting untuk direnungkan.

Peristiwa yang mencuat pada September 2026 tersebut sempat memicu keributan. Pemerintah dan aparat kemudian memfasilitasi musyawarah dan mediasi. Pihak GKPI dan pihak yang terlibat dalam keributan juga telah mencapai kesepakatan damai. Namun, per 28 September, Polresta Tangerang menyebut masih ada tiga laporan polisi yang didalami dalam proses penyelidikan. Jemaat GKPI sementara beribadah di tempat lain sambil menunggu proses administrasi perizinan tempat ibadah.

Status hukum seluruh pihak tentu harus mengikuti proses hukum dan asas praduga tak bersalah.

Baca Juga:Dari Pindah Memilih ke ‘Vote Anywhere’: Mengusulkan Digitalisasi Pemilu dari Yogyakarta

Tetapi ada pertanyaan yang lebih besar dari sekadar perkara tersebut:

Mengapa intoleransi masih dapat muncul di tengah masyarakat yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara?

Demokrasi Bukan Sekadar “Yang Banyak Menang”

Kita sering memahami demokrasi sebagai kekuasaan mayoritas.

Baca Juga:Relawan Mengajar di Rote: Bukan Sekadar Inspirasi, tapi Kebangkitan SDM yang Berakar

Padahal, demokrasi tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang memperoleh suara terbanyak. Demokrasi juga menyangkut bagaimana hak warga negara yang berbeda dihormati.