Pengantar

Makan Bergizi Gratis (MBG) telah muncul sebagai salah satu program sosial yang paling ambisius dalam sejarah kontemporer Indonesia. Resmi diluncurkan pada awal tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju visi “Indonesia Emas 2045”. Namun, meskipun maksudnya yang baik untuk mengatasi masalah gizi yang berkepanjangan dan stunting, pelaksanaan di lapangan menemui berbagai tantangan yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah.

victor manbait
Baca Juga:Ajudan Polisi Aktif untuk Anggota DPRD: Fasilitas Negara atau Layanan Pribadi?

Paradoks Pelaksanaan: Antara Harapan dan Kenyataan di Lapangan

Secara konsep, program MBG bertujuan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak di usia sekolah (dari PAUD hingga SMA), santri, balita, serta wanita hamil dan menyusui. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp71 triliun untuk tahun pertama (2025), dengan estimasi biaya per porsi sekitar Rp10. 000 per anak (Achmad et al., 2025; Ayuni, 2025; Salim et al., 2026).

Fenomena MBG membawa efek positif segera di beberapa tempat. Berita dari berbagai daerah menunjukkan adanya peningkatan semangat, motivasi belajar, dan kehadiran siswa di sekolah. Selain itu, program ini diharapkan memiliki dampak ekonomi yang signifikan, seperti penyerapan tenaga kerja mencapai 820.000 orang di sektor UMKM dan sumbangan terhadap pertumbuhan PDB sebesar 0,06% (Fatmawati, 2025; Kelara et al., 2025; Miswa & Kurniawan, 2025; Mustiani et al., 2025; Wahyuningsih et al., 2025).

Iklan