Ketika Kebohongan Berlari Lebih Cepat daripada Kebenaran

Demokrasi yang sehat membutuhkan kebenaran yang dapat diperiksa, bukan sekadar opini yang dapat diulang.

Baca Juga:Relawan Mengajar di Rote: Bukan Sekadar Inspirasi, tapi Kebangkitan SDM yang Berakar

Pendidikan: Benteng Terakhir Melawan Kebohongan

Di sinilah pendidikan memperoleh posisi strategis.

Jika politik memproduksi narasi dan media digital mempercepat distribusinya, maka pendidikan seharusnya membentuk manusia yang mampu bertanya:

Apa buktinya?

Baca Juga:Mai Fali E: Ketika Tanah Leluhur Memanggil Pulang

Siapa sumbernya?

Bagaimana data diperoleh?

Apakah informasi ini dapat diverifikasi?

Baca Juga:Bukan Vonis Dosa, Melainkan Karya Pemulihan: Membaca Ulang Tulah Mesir di Tengah Duka Flores

Apa yang sengaja tidak dikatakan?

Pertanyaan-pertanyaan sederhana tersebut sesungguhnya merupakan inti dari critical thinking.

Menariknya, kebijakan pendidikan Indonesia sendiri kini secara eksplisit menempatkan pembelajaran mendalam (deep learning) sebagai pendekatan yang mendorong pemahaman konseptual, berpikir kritis, refleksi, serta penerapan pengetahuan dalam konteks yang berbeda. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 juga memperkenalkan Koding dan Kecerdasan Artifisial sebagai mata pelajaran pilihan secara bertahap. (Kemendikdasmen⁠).

Baca Juga:Bank NTT dan Godaan Kekuasaan: KUR untuk Rakyat, bukan untuk Partai

Namun terdapat paradoks.

Kita sedang memasuki era ketika peserta didik dapat memperoleh jawaban dalam hitungan detik melalui kecerdasan artifisial, tetapi kecepatan memperoleh jawaban tidak identik dengan kemampuan mengetahui apakah jawaban tersebut benar.