Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Penting ditegaskan bahwa pemerataan kesejahteraan ASN bukanlah kebijakan populis atau pemborosan fiskal. Sebaliknya, ia merupakan investasi institusional jangka panjang dalam memperkuat soliditas birokrasi nasional. ASN yang merasa dihargai dan diperlakukan adil akan bekerja dengan motivasi lebih tinggi, loyalitas yang lebih kuat, serta komitmen pelayanan yang lebih baik.
Dalam konteks pembangunan nasional yang menekankan pemerataan dan penguatan daerah, desain kesejahteraan ASN yang terlalu timpang justru berpotensi menghambat tujuan tersebut. Negara tidak boleh terkesan membiarkan fragmentasi kesejahteraan di dalam tubuh aparatur yang seharusnya menjadi satu kesatuan sistem.
Desentralisasi fiskal memang memberi otonomi kepada daerah, namun otonomi tersebut tidak boleh menghasilkan ketidaksetaraan struktural yang berlarut-larut dalam kesejahteraan aparatur negara. Negara tetap satu, sistem kepegawaian nasional tetap satu, dan prinsip merit system tetap berlaku secara nasional.
Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah Pusat melakukan evaluasi komprehensif terhadap desain kesejahteraan ASN dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah. Penataan yang lebih terstandar, afirmatif, dan berbasis keadilan fiskal akan memperkuat integrasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
