2. Kekacauan Tata Kelola Keuangan PTN

Baca Juga:Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu akan Diangkat jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Berpeluang jadi PNS

ADAKSI menyoroti kerusakan struktural tata kelola PTN akibat klasterisasi Satker, BLU, dan BH yang menciptakan ketimpangan sistemik—mulai dari perbedaan remunerasi ekstrem hingga beban mengajar berlebihan pada PTN BLU dan BH.

Beberapa temuan ADAKSI:

Iklan
  • Selisih remunerasi dosen “pejabat” dan dosen “biasa” dinilai tidak logis.
  • Banyak dosen PTN BLU/BH menerima penghasilan di bawah standar Tukin.
  • Disparitas penghasilan antar-fakultas dalam satu PTN semakin memperburuk ketidakadilan.

Penerimaan mahasiswa dalam jumlah besar demi mengejar pendapatan menimbulkan beban mengajar hingga 60 SKS per semester, merusak kualitas akademik dan kesehatan mental dosen.

Baca Juga:BMKG Minta Warga NTT Tetap Tenang, Gempa Lebih Besar Tak Perlu Dikhawatirkan

Ekspansi PTN BLU/BH menyebabkan banyak PTS kolaps akibat kekurangan mahasiswa.

3. Stagnasi Tunjangan Fungsional Sejak 2007

ADAKSI menilai tidak naiknya tunjangan fungsional selama 18 tahun merupakan anomali serius, terlebih ketika profesi lain, seperti peneliti, telah memperoleh penyesuaian. Kondisi ini dianggap melemahkan peran dosen sebagai ujung tombak pembangunan SDM unggul.

bantuan BNPB
Baca Juga:646 Ton Bantuan Gempa NTT Terkumpul, 198 Ton Dikirim ke Flores dalam Sehari

Respons Menkeu: Komitmen Perbaikan Menyeluruh

Menteri Keuangan RI menyampaikan respons komprehensif menyangkut seluruh isu yang diangkat ADAKSI.