Jakarta, RakyatNTT.ID – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) melaksanakan audiensi resmi dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, pada Jumat (21/11) pukul 09.00–10.15 WIB di Gedung Cakti, Kementerian Keuangan RI.

Baca Juga:Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu akan Diangkat jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Berpeluang jadi PNS

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun membebani dosen ASN dan menghambat perbaikan sistem pendidikan tinggi nasional.

Audiensi ini dihadiri sepuluh perwakilan ADAKSI, yakni Dr. Fatimah, M.Si; Anggun Gunawan, S.Fil., M.A; Ir. Eliyah A. M. Sampetoding, M.Kom; Prof. Dr. Nikolas Fajar Wuryaningrat, MSc; Nur Rahmansyah, S.Kom., M.Kom; Mitra Yadiannur, M.Pd; Nova Abriano, S.E., M.M; Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, S.H., M.Hum; Dicky Perwira Ompusunggu, S.E., M.Si; dan Prihartini Ade Mayvita, S.E., M.M. Sejumlah pejabat Kemenkeu turut mendampingi Menteri Keuangan dalam dialog tersebut.

Iklan

Tiga Isu Utama yang Disuarakan ADAKSI

1. Rapelan Tukin 2020–2024 yang Belum Dibayarkan

Baca Juga:BMKG Minta Warga NTT Tetap Tenang, Gempa Lebih Besar Tak Perlu Dikhawatirkan

ADAKSI menegaskan bahwa Tunjangan Kinerja (Tukin) dosen ASN 2020–2024 merupakan hak sah yang memiliki dasar hukum kuat: Perpres No. 136/2018 dan Permendikbud No. 49/2020. Namun, pembayaran Tukin tersebut tak pernah direalisasikan selama lima tahun, sehingga menurut ADAKSI telah berubah menjadi government liability yang wajib diselesaikan negara.