1. Komitmen Pembayaran Rapelan Tukin

Baca Juga:Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu akan Diangkat jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Berpeluang jadi PNS

Menkeu menegaskan bahwa negara bersedia membayarkan rapelan Tukin, namun pencairan hanya dapat dilakukan setelah Kemendiktisaintek mengajukan permohonan resmi sesuai mekanisme pemerintahan.

2. Permintaan Data Nasional Take Home Pay Dosen

Iklan

Kemenkeu membutuhkan data faktual untuk memetakan ketimpangan remunerasi di seluruh PTN, terutama BLU dan BH, sebagai dasar merumuskan kebijakan korektif.

Baca Juga:BMKG Minta Warga NTT Tetap Tenang, Gempa Lebih Besar Tak Perlu Dikhawatirkan

3. Standar Nasional Penghasilan Dosen

Menkeu menilai Indonesia membutuhkan standar penghasilan dosen ASN yang layak dan seragam, tanpa dibatasi klaster PTN, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo yang menekankan akses pendidikan tinggi terjangkau bahkan gratis.

4. Evaluasi Menyeluruh Model Satker–BLU–BH

bantuan BNPB
Baca Juga:646 Ton Bantuan Gempa NTT Terkumpul, 198 Ton Dikirim ke Flores dalam Sehari

Klasterisasi PTN dinilai menciptakan distorsi sistemik dan ketidakadilan, sehingga perlu dievaluasi agar selaras dengan arah kebijakan baru pemerintah.

5. Penegakan Mandatory Spending Pendidikan 20%

Menkeu menyoroti bahwa alokasi anggaran pendidikan 20% perlu ditelusuri kembali karena diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk sektor pendidikan.

bantuan BNPB
Baca Juga:646 Ton Bantuan Gempa NTT Terkumpul, 198 Ton Dikirim ke Flores dalam Sehari

6. Evaluasi Tunjangan Fungsional yang Stagnan

Stagnasi tunjangan fungsional hampir dua dekade akan masuk dalam evaluasi total penghasilan ASN, termasuk dosen.