7. Audit Investigatif Pendanaan PTN

Baca Juga:Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu akan Diangkat jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Berpeluang jadi PNS

Meski PTN BLU dan BH diaudit akuntan publik, Kemenkeu tetap memiliki ruang melakukan audit investigatif terhadap penggunaan BOPTN, aset negara, dan penyertaan APBN untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan PTN.

Menuju Reformasi Sistem Keuangan Pendidikan Tinggi

ADAKSI menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Menkeu. Audiensi ini dinilai sebagai titik balik reformasi sistem keuangan pendidikan tinggi, khususnya dalam memperjuangkan keadilan remunerasi dosen, memperbaiki tata kelola PTN, dan menguatkan peran negara dalam menjamin akses pendidikan tinggi berkualitas.

Iklan

ADAKSI berkomitmen mengawal tindak lanjut pembahasan, termasuk mendorong Kemendiktisaintek agar segera mengajukan permohonan resmi pembayaran rapelan Tukin serta mendorong harmonisasi kebijakan keuangan PTN yang lebih adil dan manusiawi.

Baca Juga:BMKG Minta Warga NTT Tetap Tenang, Gempa Lebih Besar Tak Perlu Dikhawatirkan

Melalui forum ini, ADAKSI berharap negara semakin kuat hadir dalam meningkatkan kesejahteraan dosen, memperluas akses pendidikan tinggi, dan memperbaiki kualitas pembelajaran bagi seluruh generasi muda Indonesia. (*/rnc)