Bukan Sekadar Mayoritas dan Minoritas, Mengapa Intoleransi Masih Terjadi di Era Demokrasi Pancasila?

Sementara sila keempat mengingatkan bahwa persoalan seharusnya diselesaikan melalui musyawarah, bukan tekanan.

Baca Juga:Ketika Kebohongan Berlari Lebih Cepat daripada Kebenaran

Ketika Tekanan Menggantikan Mekanisme Hukum

Persoalan kegiatan keagamaan semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang tersedia: pengaduan, klarifikasi, dialog, mediasi, mekanisme administratif, dan penegakan hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

Yang perlu dihindari adalah tindakan sepihak dan tekanan massa.

Sebab jika tekanan kelompok menjadi cara menentukan siapa yang boleh menjalankan haknya, maka persoalannya bukan lagi sekadar konflik antarwarga.

Baca Juga:Dari Pindah Memilih ke ‘Vote Anywhere’: Mengusulkan Digitalisasi Pemilu dari Yogyakarta

Kita sedang berbicara tentang negara hukum.

Negara harus hadir bukan untuk memenangkan mayoritas ataupun minoritas.

Negara harus hadir untuk memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum.

Baca Juga:Relawan Mengajar di Rote: Bukan Sekadar Inspirasi, tapi Kebangkitan SDM yang Berakar

Dalam konteks Rajeg, langkah mediasi dan kesepakatan damai merupakan bagian dari upaya menjaga kerukunan. Pada saat yang sama, proses penyelidikan atas laporan yang masih berjalan perlu dihormati agar persoalan memperoleh penanganan sesuai ketentuan hukum.

Intoleransi Adalah Persoalan Kewarganegaraan

Intoleransi sering dibaca semata-mata sebagai persoalan agama.

Padahal persoalannya lebih mendasar.

Baca Juga:Mai Fali E: Ketika Tanah Leluhur Memanggil Pulang

Ini adalah persoalan kewarganegaraan.