Bukan Sekadar Mayoritas dan Minoritas, Mengapa Intoleransi Masih Terjadi di Era Demokrasi Pancasila?

Pertanyaannya bukan hanya, “Apa agama saya dan apa agama orang lain?”

Baca Juga:Ketika Kebohongan Berlari Lebih Cepat daripada Kebenaran

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

“Apakah saya mengakui bahwa orang yang berbeda dengan saya tetap memiliki hak yang sama sebagai warga negara?”

Jika jawabannya ya, demokrasi memiliki fondasi sosial.

Baca Juga:Dari Pindah Memilih ke ‘Vote Anywhere’: Mengusulkan Digitalisasi Pemilu dari Yogyakarta

Kita tidak harus menyetujui keyakinan orang lain. Kita tidak harus mengikuti pandangannya. Tetapi kita harus mengakui haknya sebagai sesama warga negara.

Inilah makna penting Bhinneka Tunggal Ika.

Persatuan tidak berarti menyeragamkan.

Baca Juga:Relawan Mengajar di Rote: Bukan Sekadar Inspirasi, tapi Kebangkitan SDM yang Berakar

Persatuan berarti kemampuan untuk hidup bersama tanpa menghilangkan perbedaan.

Rajeg sebagai Cermin

Dugaan pembubaran kegiatan ibadah di Rajeg seharusnya tidak berhenti sebagai persoalan lokal Tangerang.

Ia dapat menjadi cermin bagi kita semua.

Baca Juga:Mai Fali E: Ketika Tanah Leluhur Memanggil Pulang

Apakah masyarakat sudah terbiasa menyelesaikan perbedaan melalui dialog?

Apakah pemerintah mampu menjamin hak seluruh warga?

Apakah hukum dapat menjadi jalan penyelesaian ketika terjadi perselisihan?

Dan apakah pendidikan Pancasila telah berhasil membentuk perilaku, bukan sekadar pengetahuan?

Demokrasi tidak berarti masyarakat bebas dari konflik.

Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mampu menyelesaikan konflik tanpa kehilangan kemanusiaan.

Karena itu, perdamaian tidak cukup hanya berarti tidak adanya keributan. Perdamaian harus dibangun di atas penghormatan terhadap hak, kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum.