Area Manager SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, menegaskan bahwa keberadaan RAD API di tingkat provinsi harus diikuti dokumen dan aksi serupa di kabupaten/kota.

Baca Juga:Sason Helan-Ambros Pan Tercatat di AHU Kemenkum, Legalitas Welem Geri Cs Justru Dipertanyakan

Sebab, sebagian besar implementasi adaptasi perubahan iklim pada akhirnya berlangsung langsung di daerah.

“Kalau provinsi bikin tetapi kabupaten/kota tidak, itu mungkin hanya 25 persen keberhasilan. Sebanyak 75 persennya mungkin ada di kabupaten/kota,” kata Silvia.

Iklan

Menurut dia, panduan yang telah disusun cukup komprehensif dan praktis, meski memuat sejumlah aspek teknis.

doa bersama GMIT
Baca Juga:GMIT Gelar ‘Doa Bersama bagi Flores’, Solidaritas Tak Berhenti pada Doa dan Persembahan

Karena itu, sosialisasi nantinya tidak boleh hanya sebatas memperkenalkan dokumen. Pemerintah daerah juga perlu memastikan perangkat daerah terkait memahami isi panduan dan mampu menggunakannya untuk menyusun RAD API masing-masing.

Dengan demikian, adaptasi perubahan iklim dapat masuk secara sistematis ke dalam pembangunan daerah, bukan hanya menjadi kegiatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

RAD API Mulai Masuk RKPD 2027

RAD API Provinsi NTT sendiri mulai diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah.

Air PAM
Baca Juga:Kemarau Panjang Mengintai, Perumda Air Minum Kabupaten Kupang Siapkan Strategi Agar Air Tetap Mengalir ke Pelanggan

Silvia menyebut dukungan Bapperida dan Pemerintah Provinsi NTT memungkinkan agenda dalam RAD API diintegrasikan secara maksimal ke dalam RKPD 2027.