Warga menjadi sinis terhadap setiap program baru karena menganggap semua sudah diatur oleh elit. Bahkan, anak-anak muda desa mulai kehilangan minat terhadap proses politik dan enggan berpartisipasi dalam musyawarah atau pemilihan kepala desa.

Matheos-Victor-Mesakh
Baca Juga:Menjadi Tua seperti Messi: Seni Menemukan Ketenangan dan Eksekusi yang Tepat

Peran DPRD dan Pemerintah Daerah: Dari Pengawasan Pasif ke Aksi Progresif

Komisi I DPRD Rote Ndao harus melangkah lebih jauh dari sekadar menerima laporan. Mereka memegang mandat pengawasan yang sangat strategis. Beberapa langkah mendesak yang dapat dilakukan:

  1. Mendesak eksekutif menindak tegas pelaku yang terbukti menyalahgunakan dana.
  2. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Dana Desa untuk melakukan investigasi lapangan dan audit independen.
  3. Mendorong digitalisasi pengawasan dan pelaporan berbasis aplikasi yang dapat diakses publik.

Sementara itu, Dinas PMD dan para camat perlu meninggalkan pendekatan administratif semata. Mereka harus menjadi pendamping aktif yang memiliki fungsi supervisi. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi atau bimtek, pengawasan harus berbasis indikator kinerja dan dilakukan secara berkelanjutan.

Iklan

Rekomendasi Strategis: Membangun Ulang Tata Kelola Desa

Untuk mengatasi krisis ini, langkah-langkah berikut harus segera dilakukan:

hermanus
Baca Juga:Kelangkaan BBM di Lembata: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?