“Hari ini kita berupaya coba untuk mendorong supaya betul-betul kita menggambarkan ketangguhan daerah kita melalui proses-proses kerja di semua sektor,” kata Syafrudin.

Baca Juga:Gubernur Melki Minta Kolaborasi Friends of NTT Harus Berdampak bagi Masyarakat

Ia menjelaskan, pendampingan langsung dari tim BNPB memberikan ruang bagi OPD dan mitra untuk menyampaikan berbagai kegiatan serta data sektoral yang selama ini tersebar.

“Kita yakin bahwa pekerjaan-pekerjaan pengurangan risiko bencana itu sudah dilakukan, tetapi itu berserakan,” ujarnya.

Iklan

Syafrudin menegaskan, seluruh OPD dan mitra kerja memiliki waktu tiga hari setelah FGD untuk mengumpulkan bukti pendukung.

walkot
Baca Juga:Menata Masa Depan Kota Kupang, Wali Kota Tekankan RDTR Berbasis Kepentingan Publik

Dokumen tersebut akan digunakan untuk memeriksa jawaban dan capaian yang telah disampaikan selama proses penilaian.

“Angka 0,46 tersebut bisa naik atau turun bergantung pada ketersediaan bukti dukung resmi yang kita serahkan,” kata Syafrudin.

BNPB: IKD Harus Berdasarkan Kondisi Nyata

Anggota Tim Asistensi Nasional Kajian Risiko Bencana Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Ridwan Yunus, menjelaskan bahwa skor IKD berada dalam rentang 0 hingga 1.
Menurutnya, hasil sementara NTT menunjukkan perubahan cukup signifikan dibandingkan penilaian sebelumnya. Namun, setiap capaian tetap harus didukung bukti yang dapat diverifikasi.

hutan fatukoa
Baca Juga:Dukung Pembangunan, Warga Penkase Oeleta Berswadaya Buka Akses Jalan di Hutan Jati Manela