Keterbatasan kapasitas fiskal daerah membuat NTT tidak mungkin menanggung seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang nilainya mencapai hampir Rp2,6 triliun.

“Dengan estimasi kebutuhan yang mencapai hampir Rp2,6 triliun, kita pasti menyerah jika menanggungnya sendiri menggunakan APBD,” jelas Yohanes.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memanfaatkan berbagai peluang pembiayaan dari pemerintah pusat, termasuk program Inpres Jalan Daerah, Inpres Irigasi, air bersih hingga pembangunan tiga juta rumah.

“Semua bantuan itu hanya bisa masuk jika kita memiliki database kerusakan yang kredibel, akuntabel, dan lengkap,” tambahnya.

Trans-Flores Pulih, Infrastruktur Sekunder Masih Jadi Tantangan

Dari sisi konektivitas, Yohanes menyebut jalur nasional Trans-Flores telah kembali berfungsi 100 persen sejak H+2 setelah gempa melalui pengerahan puluhan alat berat.

Namun, pemulihan konektivitas sekunder masih menjadi tantangan.

Salah satunya adalah kerusakan berat di Pelabuhan Marapokot, Kabupaten Nagekeo, yang menyebabkan operasional penyeberangan perintis untuk sementara terhenti.

Selain itu, pemerintah juga masih menghadapi persoalan darurat berupa kontaminasi air payau di Pulau Palue.

Penilaian Kerusakan Mengacu Prinsip Build Back Better

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi NTT, Johanes Marianus, mengatakan proses penilaian kerusakan akan mengacu pada prinsip B3S2 (Build Back Better, Safer and Sustainable).