Prof Henry Indraguna Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Kriminalisasi Harta yang Sah

Pertama, standar bukti yang jelas. Perampasan aset tidak boleh hanya didasarkan pada kecurigaan, tetapi harus memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Baca Juga:Enam Pesawat TNI AU Angkut Bantuan ke NTT dan Kalimantan, 31 Ton Logistik Dikirim ke Flores

Kedua, pengawasan peradilan (judicial oversight). Tindakan penyitaan terhadap aset dengan nilai signifikan harus dapat segera diuji oleh pengadilan.

Ketiga, perlindungan terhadap pihak ketiga. Pihak yang memperoleh atau memiliki aset dengan itikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum secara eksplisit.

Keempat, pemisahan aset pribadi dan korporasi. Pertanggungjawaban pidana seseorang tidak serta-merta menghapus status hukum badan usaha sebagai entitas yang terpisah.

Baca Juga:Gempa Susulan Diprediksi Berlangsung 3-4 Minggu, Warga Diminta Hindari Bangunan Rusak

Kelima, mekanisme ganti rugi. Harus tersedia prosedur pengembalian aset secara cepat serta kompensasi apabila penyitaan terbukti dilakukan secara keliru.

Kejar Aset Hasil Kejahatan, Bukan Kriminalisasi Kepemilikan Sah

Henry menegaskan, semangat utama UU Perampasan Aset harus tetap diarahkan untuk mengejar dan mengambil kembali aset yang benar-benar berasal dari tindak pidana.

Namun, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki aset secara sah.

Baca Juga:Mulai 2027, PPPK Paruh Waktu akan Diangkat jadi Penuh Waktu, Guru PPPK Berpeluang jadi PNS

“UU Perampasan Aset harus memegang prinsip utama: Kejar dan rampas aset hasil kejahatan, tetapi jangan kriminalisasi kepemilikan aset yang sah. Jangan sampai undang-undang yang dimaksudkan memperkuat negara hukum justru membuka ruang abuse of power,” tutupnya. (*/rnc)