Prof Henry Indraguna Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Kriminalisasi Harta yang Sah

Henry juga menyoroti potensi perubahan paradigma dalam penegakan hukum. Menurutnya, pendekatan yang semestinya dimulai dari tindak pidana kemudian dilanjutkan dengan penelusuran aset (follow the money) jangan sampai bergeser menjadi pencarian dugaan tindak pidana hanya berdasarkan aset yang ditemukan.

Baca Juga:1.500 Peserta Lintas Sektor dan Generasi Hadiri Nation Building Conference 2026, Pengurus RAPI NTT Ikut Hadir

“Perubahan paradigma tersebut sangat berbahaya. Kekayaan pengusaha atau masyarakat dapat berasal dari usaha bertahun-tahun, dividen, warisan, hingga investasi. Ketidaksesuaian antara jumlah aset dan penghasilan periode tertentu tidak boleh secara otomatis dianggap sebagai bukti hasil pidana,” tegasnya.

Waspadai Pembuktian Terbalik

Henry yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Badan Hukum Advokasi & HAM DPP Partai Golkar mengingatkan agar mekanisme pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset dirumuskan secara hati-hati.

Menurutnya, mekanisme tersebut berpotensi menjadi persoalan apabila diterapkan kepada pemilik aset tanpa didahului bukti awal yang kuat mengenai adanya tindak pidana.

Baca Juga:Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen Ditunda, TKD 2027 Naik jadi Rp735 Triliun

Hal ini terutama perlu diperhatikan dalam kasus pelaku bisnis yang memiliki struktur kekayaan kompleks, termasuk aset perusahaan, investasi, saham, dan sumber pendapatan lainnya.

“Negara tetap berkewajiban menunjukkan bukti awal yang kuat serta hubungan rasional antara aset dan tindak pidana sebelum menuntut pembuktian dari pemilik harta,” ujarnya.