Linda juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil, mempersempit ruang partisipasi publik, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

keluarga dr icha
Baca Juga:BK DPRD TTU Didesak Segera Putus Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DPRD dalam Kasus Intimidasi dr. Icha

Menurutnya, minimnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan menyebabkan lahirnya kebijakan yang tidak responsif gender dan memperbesar kerentanan perempuan pembela HAM serta lingkungan di NTT.

Akibatnya, masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek yang mengancam tanah, air, pangan, dan ruang hidup mereka menghadapi risiko intimidasi, kriminalisasi, hingga pembungkaman.

Iklan

“Pembangunan yang adil harus memastikan perempuan menjadi subjek yang didengar, diakui pengetahuannya, dan dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka,” tegas Linda.

stevano-3
Baca Juga:Stevano Rizki Adranacus Temukan Kendala Administrasi jadi Penghambat Siswa Miskin Terima Beasiswa PIP

Melalui webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, Solidaritas Perempuan Flobamoratas berharap isu krisis iklim di NTT tidak hanya dipahami sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan juga sebagai persoalan keadilan ekologis dan keadilan gender yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. (*/rnc)