Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Krisis iklim di Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial dan gender yang telah lama dialami masyarakat, khususnya perempuan.
Kondisi tersebut menjadi sorotan utama dalam webinar yang diselenggarakan Solidaritas Perempuan Flobamoratas dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Minggu (7/6/2026).
Mengusung tema “Alarm Krisis Iklim: Perspektif Feminis atas Pembangunan, Transisi Energi, dan Masa Depan Ruang Hidup di NTT”, kegiatan ini menghadirkan tiga aktivis perempuan yang mengupas dampak krisis iklim, pembangunan ekstraktif, hingga perjuangan perempuan dalam mempertahankan ruang hidup mereka.
Dalam pengantarnya, Solidaritas Perempuan Flobamoratas menegaskan bahwa krisis iklim di NTT telah memicu berbagai persoalan serius, mulai dari perubahan pola musim, kekeringan berkepanjangan, krisis air bersih, menurunnya produktivitas pertanian, hingga meningkatnya kerawanan pangan.
Situasi tersebut menambah beban kerja perawatan yang selama ini banyak ditanggung perempuan. Di sisi lain, migrasi menjadi pilihan bertahan hidup bagi banyak keluarga, yang turut meningkatkan kerentanan perempuan terhadap eksploitasi dan kekerasan.
Organisasi tersebut juga menyoroti maraknya proyek pembangunan dan investasi ekstraktif yang memperluas penguasaan atas tanah, air, serta sumber daya alam tanpa menjamin partisipasi bermakna masyarakat terdampak.
Menurut mereka, berbagai proyek yang mengatasnamakan pembangunan dan transisi energi justru mempersempit ruang hidup perempuan, meningkatkan konflik agraria, serta mempercepat kerusakan ekologis.
Perempuan Flores Hadapi Krisis Berlapis
Pembicara pertama, Magdalena Eda Tukan dari Koalisi Kopi, menjelaskan bahwa perempuan di Flores Timur memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan benih lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Menurut Eda, pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun menjadi modal utama masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Namun, ia mengingatkan bahwa agenda transisi energi berskala industri yang berkembang di Pulau Flores berpotensi mengancam ruang hidup perempuan karena tidak dibangun melalui proses yang partisipatif dan bermakna.
Kondisi tersebut semakin berat mengingat masyarakat Flores Timur masih berupaya bangkit dari dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dalam situasi krisis berlapis itu, perempuan harus memastikan ketersediaan pangan, memenuhi kebutuhan air keluarga, sekaligus menjaga keberlangsungan kehidupan komunitas.
WALHI NTT Soroti Ekspansi Pembangunan Ekstraktif
Pembicara kedua, Horiana Yolanda dari WALHI NTT, menegaskan bahwa NTT saat ini berada dalam cengkeraman krisis iklim yang semakin diperparah oleh ekspansi pembangunan ekstraktif.
Ia menjelaskan bahwa karakteristik geografis NTT sebagai wilayah kepulauan kecil yang berada di kawasan Ring of Fire, memiliki curah hujan rendah serta bentang alam karst dan savana, membuat daerah ini sangat rentan terhadap berbagai bencana ekologis seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dan krisis air.
Meski demikian, berbagai proyek pembangunan berskala besar terus berkembang, mulai dari pembangunan infrastruktur, pariwisata berbasis investasi, perkebunan monokultur, pertambangan mineral dan batu bara, tambang ilegal, proyek panas bumi (geothermal), hingga industri tambak garam.
Menurut Horiana, ekspansi investasi tersebut tidak sejalan dengan narasi kesejahteraan yang dijanjikan kepada masyarakat.
“Pembangunan ekstraktif tidak hanya gagal menjawab akar persoalan krisis iklim, tetapi juga memperparah kerusakan ekologis dan mempersempit akses masyarakat terhadap tanah, air, serta sumber penghidupan,” ujarnya.
Ia menilai krisis iklim dan pembangunan ekstraktif saling berkaitan dalam menciptakan beban berlapis bagi masyarakat, terutama perempuan yang berada di garis depan menghadapi dampak lingkungan.
Perempuan jadi Garda Depan Perlawanan
Sementara itu, pembicara ketiga, Linda Tagie dari Solidaritas Perempuan Flobamoratas, mengulas berbagai bentuk perlawanan perempuan dalam mempertahankan ruang hidup mereka.
Linda menjelaskan bahwa perjuangan perempuan terlihat melalui empat dimensi utama, yakni ekspresi, tubuh, pikiran, dan hasil kerja perempuan.
Menurutnya, tubuh perempuan sering menjadi medan pertarungan antara resiliensi, diskriminasi, dan eksploitasi. Dalam kondisi krisis, perempuan dituntut menjaga keberlangsungan keluarga dan komunitas, namun tetap menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan.
Ia juga menyoroti bagaimana ekspresi perempuan yang menyuarakan kritik terhadap proyek pembangunan kerap mendapat stigma, penghinaan, hingga upaya pembungkaman.
Selain itu, pengetahuan dan pemikiran perempuan sering kali dipandang sebelah mata oleh budaya patriarki yang masih kuat, sehingga suara mereka jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
“Kerja-kerja perawatan yang dilakukan perempuan selama ini belum mendapatkan pengakuan yang layak, padahal menjadi fondasi utama ketahanan keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup,” kata Linda.
Krisis Iklim Dinilai Tidak Netral Gender
Dalam paparannya, Linda menegaskan bahwa krisis iklim bukanlah persoalan yang netral gender. Sebaliknya, krisis tersebut memperparah ketidakadilan yang selama ini dialami perempuan.
Ia menilai berbagai proyek yang diklaim sebagai solusi terhadap krisis iklim justru sering mengabaikan pengalaman dan kebutuhan perempuan, bahkan mempersempit ruang demokrasi dan partisipasi politik mereka.
Linda juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil, mempersempit ruang partisipasi publik, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.
Menurutnya, minimnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan menyebabkan lahirnya kebijakan yang tidak responsif gender dan memperbesar kerentanan perempuan pembela HAM serta lingkungan di NTT.
Akibatnya, masyarakat yang menyuarakan kritik terhadap proyek-proyek yang mengancam tanah, air, pangan, dan ruang hidup mereka menghadapi risiko intimidasi, kriminalisasi, hingga pembungkaman.
“Pembangunan yang adil harus memastikan perempuan menjadi subjek yang didengar, diakui pengetahuannya, dan dilibatkan secara penuh dalam setiap proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka,” tegas Linda.
Melalui webinar Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 ini, Solidaritas Perempuan Flobamoratas berharap isu krisis iklim di NTT tidak hanya dipahami sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan juga sebagai persoalan keadilan ekologis dan keadilan gender yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan