Selain kebutuhan seragam dan alat tulis, orang tua juga masih dibebani pungutan yang disepakati melalui komite sekolah, meskipun sekolah telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Dulu program bantuan seragam dan alat tulis sangat membantu. Sekarang ekonomi pas-pasan, tapi masih ada uang komite. Saya rasa komite ini bikin beban,” ujarnya.

Ia berharap Pemkot Kupang dapat kembali menghadirkan program bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Iklan

Belajar dari Tragedi Ngada

Warga Kecamatan Maulafa, Ibrita Lalangsir, menilai Pemkot Kupang perlu belajar dari peristiwa memilukan yang terjadi di Kabupaten Ngada, di mana keterbatasan ekonomi berdampak serius pada kondisi psikologis anak.

Menurutnya, setiap anak berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, namun pemerintah wajib memastikan adanya keadilan dan kesejajaran saat anak-anak belajar di ruang kelas.

“Kita bisa lihat di Ngada, hanya karena uang Rp10.000 untuk beli alat tulis saja tidak mampu, lalu terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan,” katanya.

Ia mengapresiasi jika Pemkot Kupang dapat menormalkan kembali program bantuan seragam sekolah yang pernah berjalan pada era kepemimpinan Wali Kota Jefri Riwu Kore.