Jika ada yang lebih menyedihkan dari peristiwa itu, bukanlah bahwa seorang Uskup dipaksa meletakkan jabatan atau gelar kardinal batal diberikan, melainkan kenyataan bahwa Gereja ternyata memiliki infrastruktur kekuasaan yang bekerja dengan logika yang tidak berbeda dari lembaga duniawi: ada aktor, ada pion, ada strategi, ada operasi senyap, ada aliansi, ada faksi, dan ada kepentingan.

Baca Juga:Liturgi Jalanan: Menemukan Kristus dalam Jeritan Kemanusiaan di NTT

Peristiwa yang menimpa Mgr. Paskalis dalam narasi Kedua tulisan itu memperlihatkan pola tersebut dengan sangat gamblang – bahwa di balik tabir liturgi dan wibawa sakramental, terdapat politik kompleks yang beroperasi dengan kecerdikan khas para aktor lembaga: operasi senyap, pembingkaian isu, delegitimasi karakter, hingga mobilisasi opini melalui jaringan “informal” yang luar biasa efektif. Semua itu digerakkan bukan oleh kepentingan Injil, tetapi oleh kehendak mempertahankan ruang, pengaruh, dan akses terhadap sumber daya.

Krisis Kekuasaan yang Tak Pernah Diakui

Iklan

Dalam narasi ini yang paling mencolok bukanlah pengunduran diri seorang Uskup atau pembatalan jabatan kardinal. Yang lebih signifikan adalah cara peristiwa itu terjadi: bukan lewat mekanisme hukum gerejawi yang jernih, bukan pula lewat penilaian teologis atau pastoral yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi melalui permainan kekuasaan yang meramu dengan halus unsur gosip, ketakutan, tekanan psikologis, dan validasi simbolis.

Baca Juga:Liturgi yang Harus Dirayakan, Interupsi yang Memberdayakan