Jakarta, RakyatNTT.ID — BPJS Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang adil, terjangkau, dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah pedalaman dan perbatasan.

Baca Juga:Pakar Hukum: Kritik Ijazah Jokowi bukan Pencemaran Nama Baik

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, hingga akhir 2024 jumlah kepesertaan JKN telah mencapai 278,1 juta jiwa atau 98,45% populasi nasional, dengan 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota meraih status Universal Health Coverage (UHC).

“Kami hadir hingga ke pelosok lewat BPJS Keliling yang telah menjangkau 37.858 titik lokasi dan menghasilkan lebih dari 940 ribu transaksi layanan,” ujar Ghufron saat Public Expose, Senin (14/07/2025).

Selain itu, kerja sama dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) di 227 titik juga mempermudah masyarakat mengakses layanan JKN.

Baca Juga:Ketua KY: Kepercayaan Publik terhadap Pengadilan Masih Lemah sejak Era Reformasi

Transformasi Layanan dan Inovasi Digital

Sepanjang 2024, BPJS Kesehatan terus mengembangkan berbagai inovasi digital, seperti:

  • Mobile JKN & Telekonsultasi: Digunakan oleh 17,2 juta peserta di 21.929 FKTP
  • PANDAWA (layanan via WhatsApp)
  • VIKA (Voice Interactive JKN)
  • BPJS Online via Zoom: Layanan video conference untuk administrasi & pengaduan
  • i-Care JKN: Fitur riwayat medis untuk tenaga kesehatan
  • Antrean Online: Telah diintegrasikan dengan 22 ribu FKTP dan 3.132 rumah sakit

“Melalui digitalisasi, peserta tidak perlu antre fisik atau membawa berkas fotokopi. Cukup dengan NIK,” tambah Ghufron.

Perluasan Fasilitas Kesehatan dan Jangkauan Wilayah

Antara 2014 hingga 2024, jumlah fasilitas yang bekerja sama terus meningkat:

Baca Juga:MK Tolak Seluruh Gugatan Uji Materi Ambang Batas Pencalonan Pilkada
  • FKTP naik 28% (dari 18.437 ke 23.682)
  • Rumah sakit naik 88% (dari 1.681 ke 3.162)

BPJS juga hadir di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Memadai (DBTFMS) seperti: