Jakarta, RakyatNTT.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai gugatan yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 masuk dalam kategori pemakzulan.

retno
Baca Juga:360 Kasus Kanker Serviks Terdeteksi di Kota Kupang, Vaksin HPV jadi Prioritas

Pernyataan tersebut disampaikan kuasa hukum KPU dalam sidang lanjutan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/9/2026) malam.

“Dalam pokok permohonan, permohonan para pemohon masuk dalam kategori pemakzulan,” ujar kuasa hukum KPU dalam persidangan.

Iklan

KPU berpendapat persoalan yang diajukan para pemohon tidak lagi sekadar menyangkut perselisihan hasil pemilu. Menurut KPU, kewenangan MK dalam perkara PHPU dibatasi pada perselisihan mengenai hasil pemilihan umum.

undana-1
Baca Juga:Undana Benchmarking ke Unhas, Dalami Tata Kelola PMB Magister Kenotariatan

KPU Persoalkan Kewenangan MK

Dalam jawabannya, KPU menyatakan penyelesaian persoalan terkait Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dan dilantik memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.

KPU merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

“Jika telah ditetapkan melalui pelantikan presiden dan wakil presiden, maka konstitusi memberikan mekanisme sebagaimana Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata kuasa hukum KPU.

maxi dethan
Baca Juga:DPRD Kota Kupang Soroti Proyek Rp450 Juta di Biara dan Susteran, Status Aset Masih Dipertanyakan