Ia mengatakan Komisi I DPRD Alor telah mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan eskalasi persoalan semakin meningkat.

Menurutnya, apabila tekanan terhadap proses seleksi terus berkembang sementara hasil yang dinilai belum jelas tetap dipaksakan untuk diserahkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan keputusan, kondisi tersebut berpotensi melahirkan persoalan baru.

Sulaiman Usul Hasil Seleksi Digugurkan

Atas berbagai pertimbangan tersebut, Sulaiman mengusulkan agar hasil seleksi JPT Pratama yang sedang berjalan tidak digunakan sebagai dasar penetapan pejabat.

Iklan

Ia bahkan meminta seluruh proses seleksi digugurkan dan dilakukan seleksi ulang dengan mekanisme yang dinilai lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Menurut saya, hasil seleksi itu diabaikan saja, digugurkan saja seluruhnya, kemudian dibuatkan lagi seleksi yang baru yang lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Sulaiman.

Ia menilai keputusan untuk tetap meneruskan hasil seleksi kepada Bupati perlu dipertimbangkan kembali apabila proses dan hasilnya masih dianggap prematur serta menyisakan berbagai persoalan.

Soroti Anggaran Seleksi Sekitar Rp500 Juta

Selain aspek mekanisme dan objektivitas, Sulaiman turut menyoroti anggaran yang telah digunakan dalam proses seleksi JPT Pratama tersebut.