DPRD Alor Tegaskan Dukungan DOB Pantar, Dorong APBD 2027 Prioritaskan Infrastruktur Dasar

Keputusan yang dimaksud mencakup Keputusan DPRD Nomor 12a/PARIPURNA/DPRD/2013 hingga 12g/PARIPURNA/DPRD/2013.

Baca Juga:DPRD dan Pemkab Rote Ndao Sahkan Perubahan APBD 2026 serta Tiga Raperda

Dokumen-dokumen tersebut memuat sejumlah persetujuan penting terkait proses pembentukan Kabupaten Pantar.

Di antaranya mencakup kesepakatan mengenai nama daerah otonom baru dan lokasi calon ibu kota, pelepasan wilayah kecamatan yang akan masuk dalam cakupan DOB Pantar, serta dukungan pemerintah daerah terkait anggaran dan aset.

Dukungan tersebut meliputi komitmen hibah dana, dukungan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada pertama, hingga penyerahan kekayaan daerah serta sarana dan prasarana pemerintahan yang diperlukan.

Baca Juga:Mahasiswa Kedokteran Hewan Undana Juara 1 Nasional Lewat Inovasi SAFE SE’I

Pemda Alor Didorong Perkuat Koordinasi

DPRD Kabupaten Alor selanjutnya mendorong pemerintah daerah untuk membangun sinergi aktif dengan berbagai pihak dalam mempercepat proses pembentukan DOB Pantar.

Koordinasi tersebut diharapkan melibatkan DPR RI, DPD RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi NTT, serta kalangan akademisi.

Langkah tersebut diperlukan untuk memperbarui sekaligus melengkapi seluruh persyaratan pembentukan daerah otonom baru, baik dari aspek administratif, teknis maupun kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:Undana dan Pemkab Sikka Percepat MoA, Siapkan Riset Berdampak untuk Program 2027

Dengan dukungan lintas lembaga tersebut, proses pengusulan DOB Pantar diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memiliki landasan kajian yang kuat.

DPRD Dorong APBD 2027 Fokus Infrastruktur Pantar

Selain menegaskan dukungan politik terhadap DOB Pantar, DPRD Alor juga mulai mendorong pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakan melalui kebijakan anggaran.