Sayangnya, pelaksanaan program ini disertai dengan masalah yang serius: kasus keracunan makanan masal. Hingga akhir tahun 2025, tercatat lebih dari 11.640 orang terpengaruh keracunan akibat paket MBG (Setuningsih & Dirgantara, 2025). Hasil analisis laboratorium menunjukkan bakteri E. coli sebagai penyebab utama, yang sering berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam yang tidak diolah dengan baik. Situasi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara harapan kebijakan dan persiapan teknis di lapangan, di mana keputusan politik kadang lebih dijadikan prioritas daripada perencanaan teknis yang berbasis data.

victor manbait
Baca Juga:Ajudan Polisi Aktif untuk Anggota DPRD: Fasilitas Negara atau Layanan Pribadi?

Apa yang Harus Dilakukan oleh Pemerintah?

Untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program ini, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang transformasional sebagai berikut:

1. Peningkatan Standar Keamanan Pangan dan Sertifikasi Dapur. Keamanan pangan harus menjadi fokus utama (prasyarat) sebelum program diperluas. Pemerintah, melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dan BPOM, perlu mengharuskan adanya sertifikasi kebersihan dan sanitasi yang ketat untuk setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun pemasok pihak ketiga. Penerapan standar seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) serta pelatihan rutin bagi staf pengolah makanan dalam menangani bahan segar adalah langkah penting untuk mengurangi risiko kontaminasi.

Iklan