Ajudan Polisi Aktif untuk Anggota DPRD: Fasilitas Negara atau Layanan Pribadi?

Keberadaan anggota Polri sebagai ajudan atau pengawal tidak dengan sendirinya membuktikan anggota DPRD melakukan pelanggaran.

Baca Juga:Dari Pindah Memilih ke ‘Vote Anywhere’: Mengusulkan Digitalisasi Pemilu dari Yogyakarta

Yang harus diuji adalah fakta, aturan dan hubungan antara fasilitas yang diterima dengan kepentingan jabatan. Prinsipnya sederhana:kritik harus tajam, tetapi kesimpulan harus berbasis bukti.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Jika persoalan ini ingin diperiksa secara objektif, tidak perlu dimulai dengan tuduhan.

Cukup jawab tujuh pertanyaan: Siapa yang meminta penugasan?;Siapa yang menerbitkan surat tugas? Apa dasar hukumnya? Apa tugas yang sebenarnya dilakukan? Siapa yang membiayai? Dari mata anggaran apa? Apakah tugas tersebut untuk kepentingan kedinasan atau kepentingan pribadi?

Baca Juga:Relawan Mengajar di Rote: Bukan Sekadar Inspirasi, tapi Kebangkitan SDM yang Berakar

Jika semua jawabannya terang dan dokumennya lengkap, persoalan akan mudah dijelaskan. Jika tidak, pemeriksaan merupakan konsekuensi yang wajar dari prinsip akuntabilitas publik.

Negara Bukan Fasilitas Pribadi

Pejabat publik membutuhkan fasilitas untuk menjalankan tugas. DPRD membutuhkan dukungan kelembagaan. Kegiatan tertentu membutuhkan pengamanan. Semua itu dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum dan digunakan untuk kepentingan kedinasan.

Tetapi batasnya harus tegas: Aparatur negara bekerja untuk kepentingan negara.APBD digunakan untuk kepentingan publik. Fasilitas jabatan digunakan untuk menjalankan tugas jabatan.

Baca Juga:Mai Fali E: Ketika Tanah Leluhur Memanggil Pulang