Di Kota Kupang, ULD telah membangun kerja sama dengan komunitas tuli untuk menyusun buku saku bahasa isyarat dan memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada sejumlah perangkat daerah.

ilustrasi
Baca Juga:Sengketa Batas Penfui Timur Kembali Mencuat, Warga Bingung Urus Administrasi Tanah

Namun, ULD masih menghadapi keterbatasan kapasitas pengurus, belum memiliki SOP khusus dan anggaran tersendiri serta belum mempunyai data terpilah khusus untuk kebutuhan ULD.

Di Kabupaten Malaka, persoalan kelembagaan masih cukup mendasar. Belum ada pertemuan khusus antara BPBD dan ULD, BPBD belum melibatkan ULD dalam berbagai kegiatan dan ULD belum memiliki sekretariat.

Iklan

Di sisi lain, organisasi penyandang disabilitas di Malaka telah memiliki sekitar 250 anggota dan bersama Plan melakukan pendataan penyandang disabilitas secara by name by address.

RS Undana
Baca Juga:RSU Undana Perluas Layanan BPJS Kesehatan, Pasien Terus Meningkat

Sementara di Flores Timur, ULD mulai menghubungkan kegiatannya dengan proses perencanaan daerah melalui koordinasi bersama Bapperida.

ULD juga telah melakukan pendataan penyandang disabilitas secara terpilah di wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

Di Sikka, ULD telah membangun koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dan sedang membenahi struktur kepengurusan.

Siap Siaga NTT
Baca Juga:Pemkot Kupang Susun KRB 2027–2031, Peta Risiko jadi Dasar Perencanaan Pembangunan

Sedangkan Manggarai Barat masih berada pada tahap awal, dengan kepengurusan yang masih dalam proses dan kegiatan yang belum berjalan secara optimal.