Padahal, ULD seharusnya menjadi kerja bersama antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas.

ilustrasi
Baca Juga:Sengketa Batas Penfui Timur Kembali Mencuat, Warga Bingung Urus Administrasi Tanah

Sembilan ULD Dinilai Lebih Baik Diperkuat

Sekretaris ULD-PB Provinsi NTT, Omry Neno, melihat masih terdapat kesenjangan kapasitas antara ULD-PB Provinsi dan ULD-PB kabupaten/kota.

Menurutnya, ULD-PB Provinsi relatif lebih siap karena kapasitas pengurus dan akses terhadap informasi lebih baik. Sementara sebagian ULD-PB kabupaten/kota masih membutuhkan penguatan pemahaman mengenai isu disabilitas, terutama ketika dikaitkan dengan kebencanaan.

Iklan

“Saya melihat yang baru benar-benar bergerak adalah ULD Provinsi, sedangkan ULD kabupaten dan kota masih butuh banyak bantuan,” kata Omry.

RS Undana
Baca Juga:RSU Undana Perluas Layanan BPJS Kesehatan, Pasien Terus Meningkat

Pendanaan menjadi salah satu persoalan utama dalam penguatan kapasitas tersebut.

Karena itu, Desderdea dan Omry berpandangan bahwa prioritas saat ini bukan memperbanyak jumlah ULD-PB, melainkan memperkuat unit yang sudah terbentuk.

“Saya memilih lebih untuk tidak menambah jumlah ULD di kabupaten/kota, tetapi memperkuat kapasitas ULD yang sudah ada,” kata Desderdea.

Siap Siaga NTT
Baca Juga:Pemkot Kupang Susun KRB 2027–2031, Peta Risiko jadi Dasar Perencanaan Pembangunan

Omry menilai sembilan ULD yang telah terbentuk dapat menjadi model yang kemudian direplikasi ke kabupaten lainnya.

“Sembilan ULD saja sudah cukup, kemudian dapat direplikasi ke kabupaten lain,” ujarnya.

Rotasi ASN jadi Tantangan Keberlanjutan

Persoalan lain yang dihadapi ULD-PB adalah pergantian personel di lingkungan BPBD.

ing bethan
Baca Juga:Fraksi PDI Perjuangan Soroti Serapan APBD Kota Kupang, Minta Pembangunan Tak Menumpuk di Akhir Tahun