Kupang, RakyatNTT.ID – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas.

Baca Juga:Gubernur Melki Dorong Kampus Terlibat dalam Pemulihan Pascagempa Flores

Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT, Kombes Bayu Suseno, mengatakan sebanyak 21 rumah sakit terdampak gempa, dengan tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya mengalami kerusakan ringan.

“Sebanyak 21 rumah sakit terdampak, dengan tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya rusak ringan. Dari 190 puskesmas terdampak, sebanyak 20 unit mengalami kerusakan berat,” kata Bayu, Minggu (16/8/2026).

Iklan

Data tersebut menunjukkan gempa tidak hanya berdampak terhadap permukiman warga, tetapi juga mengganggu fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi bagian penting dalam penanganan korban bencana.

Baca Juga:DPRD Rote Ndao Sidak Proyek Jalan Baudale-Mokdale Rp1,07 Miliar, Progres dan Tenggat Waktu Jadi Sorotan

Puluhan Titik Longsor dan Infrastruktur Rusak

Selain fasilitas kesehatan, kerusakan juga terjadi pada sejumlah infrastruktur vital di wilayah terdampak.

Bayu menyebut terdapat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, serta empat jembatan yang mengalami kerusakan.

Sejumlah jalur utama turut terdampak, termasuk ruas Ende-Bajawa dan Ende-Maumere. Kondisi tersebut berpotensi menghambat mobilisasi personel, distribusi logistik, serta proses evakuasi masyarakat.

IMG-20261002-WA0110
Baca Juga:Komisi II DPRD Rote Ndao Temukan Ketidaksesuaian Juknis Revitalisasi Sekolah

“Kerusakan juga terjadi pada akses Pelabuhan Lorens Say Maumere dan SPAM Lembor Selatan. Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, tercatat 914 bangunan mengalami kerusakan hingga Minggu dini hari,” ujarnya.

Kerusakan akses transportasi menjadi perhatian dalam masa tanggap darurat karena jalur darat, laut, maupun udara dibutuhkan untuk mempercepat pengiriman bantuan dan menjangkau masyarakat di lokasi yang sulit diakses.

1.875 Personel Gabungan Dikerahkan

Dalam penanganan darurat pascagempa, Polri telah memobilisasi personel tambahan untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan.

tambak garam rote
Baca Juga:KKP Pastikan Tanggul K-SIGN Rote Ndao yang Jebol Sudah Diperbaiki

Sekitar 1.875 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari unsur TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan.

Personel tersebut difokuskan pada pencarian dan penyelamatan korban, evakuasi, distribusi bantuan, pengamanan wilayah, serta mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.

Selain pengerahan personel, dukungan udara juga disiapkan untuk mempercepat proses penanganan di wilayah yang akses daratnya mengalami gangguan.

Armada helikopter disiapkan dari Bima menuju Labuan Bajo untuk mendukung evakuasi medis serta distribusi bantuan melalui jalur udara maupun laut.

Polri Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak

Polri juga mulai menyalurkan bantuan kebutuhan dasar kepada masyarakat yang terdampak gempa.

Ratusan paket sembako disalurkan kepada warga di wilayah Nangapanda, Kabupaten Ende.

Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat.

Bayu mengatakan selama tujuh hari pertama masa tanggap darurat, seluruh unsur terkait akan memprioritaskan sejumlah agenda utama.

Fokus tersebut meliputi pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemulihan akses jalan dan komunikasi, serta penguatan koordinasi penanganan bencana.

Informasi Bencana Harus Cepat dan Akurat

Bayu menegaskan fungsi kehumasan juga memiliki peran penting dalam situasi bencana.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan berkelanjutan mengenai perkembangan penanganan gempa maupun langkah yang dilakukan pemerintah.

“Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” ujar Bayu.

Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai pemangku kepentingan akan terus memperkuat operasi terpadu di wilayah terdampak gempa.

Data Warga Terdampak Mulai Didata untuk Huntara

Selain penanganan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan masyarakat terdampak juga terus dilakukan.

Data tersebut akan menjadi dasar untuk menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang rumahnya rusak atau tidak lagi layak ditempati.

Pendataan juga diperlukan untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Dengan dukungan personel gabungan, armada udara dan laut, serta koordinasi lintas lembaga, penanganan pascagempa di NTT terus diperkuat untuk mempercepat penyelamatan korban dan pemulihan kondisi masyarakat di wilayah terdampak. (*/rnc)