Anak-anak di wilayah terpencil hanya bisa menonton anak-anak di kota menikmati program tersebut sembari berharap memperoleh kesempatan, sebelum waktu menjauhkan mereka dari bangku sekolah.

Trevonia
Baca Juga:Makan Gratis atau Pendidikan Gratis: Prioritas untuk Indonesia Emas

Ini menjadi gambaran bahwa negara justru memproduksi ketimpangan dari kebijakannya. Ketika anak-anak di wilayah terpencil tidak memiliki buku dan pencil dan tidak mampu membeli sepatu, Pemerintah lewat Badan Gizi Nasional (BGN) justru membeli kaos kaki, sepatu, bahkan tablet dengan biaya mencapai ratusan miliar rupiah. Ini bukan lagi persoalan keadilan, tetapi menunjukkan keberpihakan, yang sementara dibangun oleh pemerintah.

Menata Arah Kebijakan

Hari pendidikan seharusnya menjadi momentum untuk meninjau arah kebijakan pendidikan, terutama dalam hal pemerataan. Beberapa hal yang sebaiknya perlu dilakukan oleh pemerintah yaitu Pertama, kebijakan afirmatif yang berbasis wilayah, terutama bagi daerah 3T, Misalnya, program MBG harusnya menyasar wilayah-wilayah tersebut sehingga program ini tepat sasaran.

Iklan

Ketika MBG difokuskan pada yang layak menerima maka, anggaran yang besar dapat dihemat untuk sektor lain yang membutuhkan. Pemetaan wilayah kemudian menjadi patokan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang diambil, sehingga program pemerintah lebih berpihak karena mempertimbangkan segi geografis dan ketimpangan ekonomi.

Viktor manbait
Baca Juga:Penggunaan Anggota Polri sebagai Ajudan Anggota DPRD dan Keluarga Pejabat Daerah