Plus Minus UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kupang, RakyatNTT.ID – Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) menjadi tonggak penting dalam reformasi fiskal nasional.

Baca Juga:DPW Partai Perindo NTT Perkuat Konsolidasi hingga Tingkat Desa di Sumba Barat Daya

Regulasi ini dirancang untuk memperkuat desentralisasi fiskal, meningkatkan kemandirian daerah, serta menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, efektif, dan akuntabel.

Undang-undang ini mulai diimplementasikan secara bertahap sejak disahkan pada 2022 dan sejumlah ketentuan krusialnya akan berlaku penuh pada tahun anggaran 2027. Salah satu poin yang paling banyak disorot adalah pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD.

Lalu, apa saja plus minus pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 HKPD bagi pemerintah daerah dan masyarakat?

Baca Juga:Lionel Scaloni Sampaikan Kalimat Menyentuh untuk Lionel Messi Usai Pensiun dari Timnas Argentina

Tujuan Besar UU HKPD

UU HKPD hadir untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya yang dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan ketimpangan fiskal antar daerah. Pemerintah pusat menilai perlu adanya harmonisasi pajak dan retribusi daerah, penguatan transfer ke daerah (TKD), serta pengendalian belanja yang lebih disiplin.

Melalui aturan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa APBD tidak lagi didominasi oleh belanja rutin, melainkan lebih banyak dialokasikan untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Plus Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 HKPD

1. Mendorong Disiplin Fiskal Daerah

Baca Juga:DPRD Alor Tegaskan Dukungan DOB Pantar, Dorong APBD 2027 Prioritaskan Infrastruktur Dasar