Plus Minus UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Ketimpangan fiskal antar daerah juga masih menjadi persoalan struktural yang belum sepenuhnya teratasi.

Baca Juga:Pascagempa Flores, UNWIRA dan SIAP SIAGA Kaji Tiga Prototipe Rumah dan Sekolah Tahan Gempa

3. Risiko Penurunan Pelayanan jika Transisi Tidak Matang

Proses penyesuaian struktur anggaran membutuhkan perencanaan matang. Jika pemangkasan belanja pegawai atau efisiensi dilakukan tanpa strategi yang tepat, dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu, implementasi harus dilakukan secara bertahap dan terukur.

Baca Juga:Denny Nubatonis Resmi jadi Pj Sekda TTS, Bupati Eduard Lioe Beri Enam Arahan

4. Kesiapan Regulasi Turunan

Keberhasilan UU Nomor 1 Tahun 2022 HKPD sangat bergantung pada regulasi turunan di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa peraturan pelaksana yang jelas dan sinkron, kebijakan ini berisiko menimbulkan kebingungan dalam implementasi.

Pemerintah daerah juga membutuhkan pendampingan teknis agar mampu menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai amanat undang-undang.

Baca Juga:HUT ke-12 Partai Perindo di NTT Digelar Sederhana, Gelorakan Semangat Bangkit Bersama Korban Gempa

Antara Reformasi dan Realitas Daerah

Secara konseptual, UU HKPD merupakan langkah progresif dalam memperbaiki tata kelola hubungan keuangan pusat dan daerah. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh komitmen politik, kapasitas birokrasi, serta kesiapan daerah melakukan reformasi struktural.

Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi riil masing-masing daerah. Di sisi lain, pemerintah daerah harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat PAD, meningkatkan inovasi layanan publik, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.