Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
3. Pembentukan kelembagaan Pemerintahan di Pusat dibuat sangat gemuk (baru pernah terjadi sepanjang Indonesia merdeka), sehingga membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan sangat kontra dengan kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan, tetapi pada saat yang bersamaan Pemerintahan ini menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 %.
Kehadiran kebijakan Pemerintah Pusat yang dimotori oleh Purbaya dalam Pemerintahan Indonesia memang menarik untuk disimak dan dicermati. Pencermatan itu akan memberi kesan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah mengarah pada ketidakbebasan rakyatnya dalam menentukan pembangunan yang diinginkan.
Hal ini tentu bertentangan dengan pendapatan dari Amartya Sen (seorang Begawan Ekonomi penerima Penghargaan Nobel Memorial dalam Ilmu Ekonomi pada tahun 1998). Menurut begawan ekonomi ini bahwa Development as Freedom. Yang mana dijelaskan bahwa Pembagunan sebagai perluasan kebebasan substansial, kebebasan sebagai alat dan tujuan pembangunan dan pembangunan sebagai peningkatan kapabilitas individu.
Pendapat Amartya ini menghendaki agar pelaksanaan pembangunan harus menjadi kebebasan bagi pelaku-pelaku pembangunan, akan tetapi realitas menunjukkan bahwa demi alasan efisiensi anggaran, kebebasan itu dipreteli atau dipangkas.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
