JUDUL tulisan ini, sengaja saya ungkapkan seperti itu karena untuk menggambarkan ketidakpastian penganggaran pembangunan dan mengantagoniskannya dengan harapan dunia pemerintahan Indonesia saat ini bahwa Indonesia membutuhkan apa yang disebut “Pemerintahan Yang Amanah” yakni sebuah praktik pemerintahan yang mampu mewujudkan keadilan bagi rakyatnya melalui pelayanan Pemerintahan/publik yang baik, mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan membangun kemandirian masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat yang intens.

oktavianus birru
Baca Juga:Merawat Kehidupan dalam Kasih Kristus: “Menakar Arah Pelayanan Gereja Kristen Sumba di Tengah Luka Serta Pergumulan Umat dan Tanah Sumba”

Realitas saat ini menunjukkan bahwa dunia pemerintahan terutama pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dibuat kaget jika tidak mau disebut mati suri dan agaknya penuh dengan ketar-ketir yang menuju frustasi pemerintahan ketika dihadirkan kebijakan-kebijakan dari Menteri Keuangan yang baru di Kabinet Merah Putih.

Menteri itu adalah Purbaya Yudhi Sadewa yang dilantik oleh Presiden Prabowo pada tanggal 8 September 2025. Menteri ini atas nama Pemerintah Pusat membuat beberapa kebijakan keuangan yang spektakuler, bom bastis, out of the box, sangat mengejutkan dan pada beberapa hal tertentu sangat bertolak belakang dengan Kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya (Sri Mulyani). Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang mengarah ke gejala pemerintahan yang keluar dari suasana bathin yang rasional dan mengutak-atik rasionalitas pemerintahan.

Iklan