Mengategorikan guru dan dosen sebagai beban negara menunjukkan reduksi makna pendidikan yang hanya melihat aspek fiskal jangka pendek. Dalam teori keuangan publik (Musgrave & Musgrave, 1989), pendidikan diklasifikasikan sebagai pengeluaran produktif karena menciptakan positive externalities yang meluas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, keamanan, hingga pertumbuhan ekonomi.

foto opini hendrik
Baca Juga:Piala Dunia 2026: Sepak Bola Menjadi Cerminan Peradaban Suatu Bangsa

5.2 Reformasi Kebijakan Pendidikan

Untuk mengubah paradigma ini, beberapa langkah strategis perlu dilakukan:

Iklan
  1. Peningkatan kesejahteraan pendidik. Kenaikan gaji dan tunjangan berbasis kinerja perlu didorong untuk meningkatkan motivasi dan profesionalisme guru serta dosen.
  2. Penguatan kompetensi berkelanjutan. Program upskilling dan reskilling berbasis teknologi digital sangat diperlukan agar pendidik dapat mengintegrasikan inovasi dalam pembelajaran dan penelitian.
  3. Reformasi birokrasi pendidikan. Penyederhanaan prosedur administrasi sangat penting agar pendidik dapat lebih fokus pada tugas inti mereka, yaitu mengajar, meneliti, dan mendidik.

5.3 Praktik Baik dari Negara Lain

Baca Juga:Jangan Lagi Anak NTT Pulang dalam Peti Jenazah

Negara-negara seperti Finlandia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa kesejahteraan dan penghormatan tinggi terhadap profesi guru berkorelasi langsung dengan kualitas pendidikan nasional. Di Finlandia, guru digaji setara profesional lain, dilatih secara intensif, dan diberi otonomi tinggi dalam merancang pembelajaran. Indonesia dapat belajar dari praktik ini untuk merumuskan kebijakan berbasis bukti.

6. Kesimpulan

Labelisasi guru dan dosen sebagai “beban negara” adalah pandangan yang tidak berdasar dan berpotensi merusak ekosistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas SDM, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat kohesi sosial.