Kupang, RakyatNTT.ID – Gelombang keresahan pemerintah daerah di tengah tekanan efisiensi anggaran, kian bergemuruh. Kebijakan penghematan anggaran yang berlangsung dalam dua tahun terakhir membuat Pemda diperhadapkan dengan kondisi dimana kemampuan fiskal terbatas. Sementara tuntutan pelayanan publik dan pembangunan justru terus meningkat.

PRI NTT SBD
Baca Juga:Jelang HUT Pertama, PRI Perkuat Struktur Organisasi di Sumba Barat Daya, DPD NTT Optimistis Didukung Semangat Anak Muda

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah satu dari sekian banyak provinsi yang tengah menghadapi tekanan fiskal. Kondisi ini diakui oleh Gubernur Melki Laka Lena pada setiap kesempatan, termasuk diskusi dengan awak media massa belum lama ini.

Postur APBD NTT

Iklan

APBD NTT Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp 5,6 triliun lebih. Dari postur APBD yang ditetapkan tersebut, tergambar jelas ruang fiskal daerah semakin mengecil, sementara kebutuhan pembangunan semakin besar.

raja timor
Baca Juga:Keturunan Raja Sobe Sonbai III Tolak Penobatan Jokowi sebagai Sesepuh Raja Timor, Sebut Tak Sah Secara Adat

Komposisi anggaran masih didominasi belanja pegawai yang terus meningkat, dimana Pemprov NTT harus membiayai 32.314 personil, meliputi PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak. Alokasi anggarannya mencapai Rp2,7 triliun lebih atau hampir separuh dari APBD NTT. Besarnya belanja pegawai ditambah dengan komponen lainnya, pada akhirnya menyisakan ruang yang semakin sempit untuk belanja publik yang produktif, khususnya pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur dasar.