Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Menurutnya, kejelasan komando dan pembagian tanggung jawab menjadi faktor penting untuk mempercepat respons darurat, mulai dari pengerahan personel hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
“Harapan pemerintah daerah, dokumen ini tidak sekadar menjadi berkas formalitas atau berhenti di media sosial, melainkan berfungsi menyatukan komando serta memperjelas peran: siapa berbuat apa dan di mana lokasi tugasnya. Ketika komando dan pembagian peran sudah jelas, proses penanganan kedaruratan dapat dilakukan secara jauh lebih cepat,” ujar Salvador.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kedaruratan. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun kawasan pariwisata harus memperoleh perhatian dan kecepatan penanganan yang setara dengan warga di Labuan Bajo.
Untuk mendukung hal tersebut, pelaksanaan RPKB akan diintegrasikan dengan pengelolaan posko dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).
Integrasi ini mencakup pencatatan data korban serta penyaluran bantuan secara transparan. Dengan informasi yang akurat dan pembagian tugas yang jelas, pengerahan bantuan diharapkan lebih terarah sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
“Saya menginstruksikan kepada tim BPBD agar naskah akademis ini segera ditindaklanjuti menjadi rancangan Peraturan Bupati paling lambat pada akhir November,” katanya.
Libatkan 45 Peserta Lintas Sektor
Konsultasi publik menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, mempertajam substansi dokumen, serta membangun kesepahaman sebelum RPKB ditindaklanjuti melalui proses penetapan.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan