DPRD dan Pemkab Belu Bahas Perubahan APBD 2026, Anggaran Harus Tepat Sasaran

Theodorus menegaskan APBD merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga:Kapolda NTT Tiba di Sabu Raijua, Wabup Thobias Uly Sambut dengan Kain Adat

Karena itu, perubahan APBD harus mampu merespons perkembangan situasi sekaligus kebutuhan riil masyarakat.

“Diperlukan langkah penyesuaian program prioritas dan pengalokasian dana yang tepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Empat Prinsip Pembahasan Perubahan APBD

Menurut Theodorus, penyusunan Perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan anggaran dengan perkembangan dan realisasi yang terjadi di lapangan.

Baca Juga:Gereja St. Mikhael Bitefa Ditahbiskan, Gubernur NTT Dorong Penguatan Keluarga dan Ekonomi Umat

Perubahan tersebut juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dalam mendukung target dan prioritas pembangunan serta merespons kebutuhan mendesak.

DPRD Belu menekankan sedikitnya empat prinsip dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.

Pertama, konsisten dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kedua, memperhatikan kapasitas fiskal daerah secara realistis.

Baca Juga:DPRD Sabu Raijua Bahas RTRW 2026–2046, Wabup: Bukan Sekadar Soal Wilayah

Ketiga, penyusunan anggaran harus berbasis kinerja, transparan dan akuntabel. Keempat, mengedepankan efisiensi dan efektivitas agar anggaran tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

DPRD dan Pemkab Belu Bahas Dua Raperda Lain

Selain Perubahan APBD, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Belu juga akan membahas dua Raperda terkait pajak dan retribusi daerah serta pembentukan dan susunan perangkat daerah.