Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Ba’a, RakyatNTT.ID – Anggota Komite IV DPD RI, Hilda Manafe, mengapresiasi penyelenggaraan Workshop Evaluasi Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Auditorium Ti’ilangga, Ba’a, Rote Ndao, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri 112 kepala desa dan camat se-Kabupaten Rote Ndao. Kegiatan ini merupakan forum strategis untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Senator Hilda Manafe menyampaikan penghargaan kepada BPKP Perwakilan Provinsi NTT beserta seluruh pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Workshop ini merupakan forum yang sangat penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Hilda, desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan pembangunan Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan pembangunan di tingkat desa.
Ia menegaskan bahwa dana desa yang setiap tahun dialokasikan pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, maupun pengembangan potensi ekonomi desa.
Rote Ndao Miliki Tantangan Khusus
Senator Hilda menilai Kabupaten Rote Ndao sebagai wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam pembangunan.
Karena itu, pengelolaan keuangan desa tidak hanya berfokus pada pemenuhan aspek administrasi, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mendorong kemandirian desa sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki.
“Pengelolaan keuangan desa harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan memperkuat pembangunan desa yang berkelanjutan,” tegasnya.
Aspirasi Kepala Desa jadi Bahan Penguatan Kebijakan Nasional
Sebagai Anggota DPD RI, Hilda menjelaskan dirinya memiliki fungsi konstitusional untuk menyerap aspirasi daerah, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah, serta menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
Karena itu, masukan dari para kepala desa dalam workshop tersebut dinilai sangat penting sebagai bahan penyempurnaan kebijakan nasional agar lebih responsif terhadap kebutuhan desa, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terdepan seperti Kabupaten Rote Ndao.
Sinergi Antarlembaga Perkuat Tata Kelola Desa
Hilda juga mengapresiasi kehadiran berbagai narasumber dalam kegiatan tersebut, mulai dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, KPPN Kupang hingga Kejaksaan Negeri Rote Ndao.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa bukan semata-mata persoalan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan bagian dari upaya bersama membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan bebas dari penyimpangan.
Ia pun mengajak seluruh kepala desa untuk memanfaatkan workshop sebagai ruang belajar, berdiskusi, serta berbagi pengalaman mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Jangan ragu menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi desa masing-masing,” katanya.
Dorong Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera
Di akhir sambutannya, Hilda berharap workshop tersebut mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola keuangan desa yang baik, memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, meningkatkan kualitas pembangunan desa, serta mendorong terwujudnya desa-desa yang maju, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Rote Ndao.
Ia menegaskan, tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdepan Indonesia.
Efisiensi Anggaran Menuntut Dana Desa Dikelola Tepat Sasaran dan Transparan
Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, melalui Asisten I Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao, Petson Hangge mengatakan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran membuat kita harus menetapkan prioritas pembangunan dan memastikan setiap anggaran dikelola secara efisien, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Indikator keberhasilan bukanlah seberapa besar anggaran dibelanjakan, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap workshop tersebut mampu meningkatkan kapasitas para kepala desa dalam mengelola dana desa secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan kemampuan tersebut, dana desa diharapkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Petson juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana desa bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat, maupun aparat penegak hukum (APH).
Menurutnya, pengawasan yang paling utama justru dimulai dari integritas setiap aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.
“Workshop ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengawasan sesungguhnya dimulai dari diri sendiri. Dibutuhkan komitmen setiap aparatur untuk bekerja secara jujur, berintegritas, dan profesional dalam melaksanakan tugas serta mengelola keuangan desa,” katanya.
Melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan integritas, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap pengelolaan dana desa semakin berkualitas sehingga mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat desa.
Dalam kegiatan ini, senator Hilda Manafe juga menjadi narasumber bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Kapsari, Kajari Rote Ndao Robby Permana Amry dan Kepala KPPN Kupang Delfiana Lase. Kepala Dinas PMD Rote Ndao Ronald Taulo bertindak sebagai moderator. (rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan