Adat Timor dalam Panggung Politik: Ketika Kesakralan Budaya Menjadi Instrumen Legitimasi Kekuasaan

Ketika dua ruang tersebut dipertemukan tanpa batas yang jelas, simbol-simbol adat berpotensi kehilangan makna intrinsiknya dan berubah menjadi instrumen komunikasi politik.

Baca Juga:Jokowi, Stop Pencitraan! Rakyat Lagi Susah

Pada konteks ini, kehadiran delapan raja Timor memiliki nilai simbolik yang sangat besar. Mereka bukan sekadar tamu kehormatan ataupun seremonial, melainkan representasi otoritas adat yang selama ini diakui dan dihormati oleh masyarakat. Ketika para Raja di Timor secara kolektif menyematkan gelar kepada seorang tokoh bangsa sekaligus tokoh politik dalam agenda partai, publik dapat menafsirkan tindakan tersebut sebagai legitimasi dukungan moral dari lembaga adat terhadap figur bersama kepentingan pribadi atau kelompok yang menyertainya. Dengan kata lain, legitimasi budaya digunakan untuk memperkuat legitimasi politik.

Berorientasi pada praktik komodifikasi, adat tidak lagi diposisikan sebagai sumber kebijaksanaan lokal, melainkan sebagai modal simbolik yang dapat dipertukarkan demi memperoleh keuntungan tertentu. Simbol-simbol budaya yang sebelumnya sakral berubah menjadi alat pencitraan politik sementara penghormatan adat direduksi menjadi strategi komunikasi publik.

Pada titik inilah adat berpotensi menjalankan fungsi hegemonik. Kekuasaan tidak perlu memaksa masyarakat menerima suatu figur politik karena legitimasi telah dibangun melalui simbol-simbol budaya yang dihormati secara kolektif.

Baca Juga:Even The Good Has Its End