Sementara itu, asumsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga diproyeksikan turun sekitar Rp286 miliar akibat perubahan kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

ilustrasi babinsa
Baca Juga:Kemenkeu Gandeng TNI-Polri Awasi Kepatuhan Pajak, Ini Tujuan dan Mekanismenya

Penyesuaian pendapatan tersebut berdampak pada penyesuaian belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Secara keseluruhan, belanja daerah diproyeksikan turun lebih dari Rp1 triliun dibandingkan Tahun Anggaran 2026.

Iklan

Meski demikian, Pemerintah Provinsi NTT memastikan kebijakan belanja tetap difokuskan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembiayaan kewajiban pemerintah daerah, serta program-program yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Baca Juga:Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.948 per Dolar AS, Konflik AS-Iran dan Investasi Domestik jadi Sorotan

Dana Cadangan PON 2028 dan Pilkada 2031 Disiapkan

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan meningkat sebesar Rp75 miliar yang berasal dari asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026.

Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan meningkat sekitar Rp225 miliar untuk beberapa kebutuhan strategis, antara lain:

  • Dana cadangan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
  • Dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2031.
  • Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi NTT.

Dengan struktur tersebut, Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memproyeksikan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sekitar Rp356 miliar, atau turun sekitar Rp164 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

data IHSG
Baca Juga:IHSG Melonjak 4,24 Persen, jadi Bursa Saham Terkuat di ASEAN Sepanjang Pekan

Ajak Semua Pihak Perkuat Kolaborasi

Gubernur Melki berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD Provinsi NTT dapat berlangsung secara konstruktif sehingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.