“Ketika tahapan ini dilewati, target yang ditetapkan menjadi sulit dicapai,” jelas Hendrikus.

Baca Juga:Pemkot Kupang Perketat Pengawasan Taman Kota, Warga Diajak Ikut Jaga Fasilitas Publik

Ia mencontohkan sektor penanggulangan bencana. Banyak daerah telah mengetahui jumlah penduduk di kawasan rawan bencana, tetapi belum memiliki data terpilah mengenai kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan. Akibatnya, pemerintah kesulitan menentukan prioritas intervensi secara tepat.

Menurutnya, validitas data masih menjadi persoalan yang paling sering ditemukan saat Pemerintah Provinsi NTT melakukan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Iklan

“Perangkat daerah sering menganggap urusan data sebagai hal yang sepele, padahal justru itu fondasi dari seluruh penerapan SPM,” tegasnya.

taman-1
Baca Juga:Banyak Taman Rusak, DLHK Kota Kupang Akui Terkendala Anggaran, SDM, dan Lemahnya Koordinasi OPD

Capaian SPM Berpengaruh pada Kinerja dan Fiskal Daerah

Hendrikus menegaskan bahwa keberhasilan memenuhi target SPM bukan hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator kinerja kepala daerah.

Selain itu, capaian SPM turut memengaruhi kebijakan fiskal pemerintah pusat, termasuk dalam penentuan alokasi dana transfer ke daerah.

Di Provinsi NTT, Kota Kupang dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki capaian SPM relatif baik karena berhasil menghubungkan perencanaan pelayanan dasar dengan proses penganggaran.

workshop-BPBD
Baca Juga:BPBD NTT Perkuat Fasilitator IKD, Target Tingkatkan Ketangguhan Daerah Hadapi Bencana