“Pelayanan dasar saling berhubungan. Penanggulangan bencana tidak bisa dipisahkan dari layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, maupun pemadam kebakaran. Karena itu penyusunannya dilakukan secara terpadu,” ujarnya.

Baca Juga:Pemkot Kupang Perketat Pengawasan Taman Kota, Warga Diajak Ikut Jaga Fasilitas Publik

Ia juga menilai Pemerintah Kota Kupang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Menurutnya, yang dinilai pemerintah pusat bukan sekadar keberhasilan program unggulan kepala daerah, melainkan capaian nyata SPM.

Iklan

Dokumen Diserahkan untuk Segera Dilegalkan

Dalam workshop tersebut, Program SIAP SIAGA secara resmi menyerahkan Dokumen RAD-SPM Kota Kupang kepada Pemerintah Kota Kupang.

taman-1
Baca Juga:Banyak Taman Rusak, DLHK Kota Kupang Akui Terkendala Anggaran, SDM, dan Lemahnya Koordinasi OPD

Penyerahan dilakukan oleh Provincial Manager Program SIAP SIAGA NTT, Silvia J. Fanggidae, kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang, Jefri Baitanu.

Penandatanganan berita acara serah terima turut disaksikan oleh Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Aditya Perdana Arka, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang, Yandris Radja.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Kupang akan menindaklanjuti proses harmonisasi dan legalisasi melalui Peraturan Wali Kota agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai pedoman implementasi selama tiga tahun ke depan.

workshop-BPBD
Baca Juga:BPBD NTT Perkuat Fasilitator IKD, Target Tingkatkan Ketangguhan Daerah Hadapi Bencana

Fondasi Pelayanan Publik yang Lebih Tepat Sasaran

Selvister menambahkan bahwa setelah Peraturan Wali Kota diterbitkan, tahapan berikutnya adalah menyosialisasikan RAD-SPM kepada seluruh perangkat daerah dan mitra pembangunan.