Jakarta, RakyatNTT.ID – Bupati Sumba Barat, Yohanis Dade, SH, melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, pada Rabu (22/4/2026) di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta.

IMG-20261002-WA0110
Baca Juga:Komisi II DPRD Rote Ndao Temukan Ketidaksesuaian Juknis Revitalisasi Sekolah

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat drg. Bonar Bernardus Sinaga, M.Kes, serta Direktur RSUD Waikabubak dr. Hendrawati E.R.B. Mahemba, Sp.PK.

Dalam forum ini, Sumba Barat menjadi daerah keempat yang memaparkan kondisi sektor kesehatannya, setelah Kabupaten Maluku Tengah, Tabanan, dan Gorontalo.

Iklan

Dalam pemaparannya, Bupati Yohanis Dade menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi layanan kesehatan di Sumba Barat. Ia mengungkapkan bahwa implementasi program Kartu Jaminan Kesehatan Sumba Utara (KJSU) serta Integrasi Layanan Primer (ILP) belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana.

tambak garam rote
Baca Juga:KKP Pastikan Tanggul K-SIGN Rote Ndao yang Jebol Sudah Diperbaiki

Selain itu, RSUD Hobakalla hingga kini belum terakreditasi karena kekurangan tenaga medis dan fasilitas penunjang. Sementara itu, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Sumba Barat juga belum memenuhi standar Biosafety Level 2 (BSL-2), terutama karena keterbatasan sarana dan SDM.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mengajukan total kebutuhan anggaran sebesar Rp378.472.567.717. Dana tersebut direncanakan untuk peningkatan fasilitas di RSUD Waikabubak, RS Hobakalla, Puskesmas, serta Labkesmas Tingkat 2.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan arahan strategis yang menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya pada pengobatan, tetapi bagaimana menjaga masyarakat tetap sehat.

bupati rote
Baca Juga:Rote Ndao Raih Penghargaan PPD 2026, dari Daerah Tertinggal jadi Kabupaten Terentaskan Progresif

“Penguatan layanan kesehatan harus dimulai dari Puskesmas melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG),” ujar Menkes.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2027, pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan baru sebanyak 10.000 Puskesmas di seluruh Indonesia. Untuk rumah sakit, pemerintah pusat akan mendukung pengadaan alat kesehatan secara bertahap, sementara pemerintah daerah diminta menyiapkan infrastruktur gedung.

Menkes juga meminta daerah yang telah melakukan audiensi untuk segera melengkapi data dukungan. Koordinasi terkait Puskesmas diarahkan ke Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, sedangkan rumah sakit ke Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan.

penghargaan pembangunan daerah
Baca Juga:Bupati Paulus Henuk jadi Narasumber Nasional, Rote Ndao Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2026

Selain itu, terdapat sejumlah pesan penting yang disampaikan kepada kepala daerah dan jajaran kesehatan. Menkes menekankan bahwa keberhasilan layanan kesehatan diukur dari capaian promotif-preventif, bukan semata kuratif-rehabilitatif.

Pemerintah daerah juga didorong untuk menyiapkan putra daerah mengikuti pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) guna mengatasi kekurangan tenaga spesialis. Selain itu, rencana penguatan pendidikan D3 Perawat Gigi diharapkan mampu meningkatkan layanan kesehatan gigi di Puskesmas, termasuk tindakan scaling dan pencabutan gigi sulung.

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Sumba Barat untuk memperkuat sistem layanan kesehatan primer serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara berkelanjutan. (*/rnc)