MARI kita berhenti sejenak dari segala retorika pembangunan yang manis dan mulai berani jujur pada diri sendiri: kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan lagi sekadar residu dari proses modernisasi atau “nasib” geografis yang tak terelakkan.

Jika kita membedah fenomena ini melalui lensa ekonomi politik, kemiskinan di NTT adalah sebuah kegagalan politik sistemik yang terus dipelihara oleh para elite kekuasaan. Terlalu lama masyarakat NTT dibuai dengan narasi pembenaran bahwa wilayah ini tertinggal karena alamnya yang keras, tanahnya yang gersang, atau iklimnya yang ekstrem.

Padahal, jika kita menelaah data secara saksama, “kekerasan” yang sesungguhnya berasal dari ketidakpedulian kebijakan dan kegagalan pengelolaan mandat rakyat oleh para pengambil keputusan di menara gading kekuasaan. Kemiskinan di NTT telah menyebar luas layaknya virus berbahaya yang menjangkiti sendi-sendi kehidupan, mulai dari pesisir hingga pegunungan, menciptakan rantai ketidakberdayaan yang sulit diputus tanpa adanya keberanian politik yang radikal.

Iklan

Data statistik adalah saksi bisu yang tidak bisa disogok oleh citra politik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam Jurnal Hukum dan Administrasi Publik (2025), angka kemiskinan di NTT per September 2022 mencapai 20,23 persen, yang berarti terdapat sekitar 1,15 juta jiwa hidup di bawah garis kelayakan.