Selain itu, Pemprov NTT juga berupaya memperluas ruang fiskal melalui peningkatan transfer dari pemerintah pusat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga:Eks Kapolri Listyo Sigit Resmi Masuk Rutan Mabes Polri, Terancam 10 Tahun Penjara

Gubernur Melki bahkan berencana mengajak seluruh kepala daerah di NTT untuk bertemu dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB guna membahas persoalan ini secara nasional.

Para kepala daerah juga diminta menyiapkan data lengkap terkait tenaga PPPK di wilayah masing-masing, sementara para PPPK diminta menyampaikan aspirasi tertulis sebagai bahan pembahasan di tingkat pusat.

Iklan

Menutup dialog tersebut, Melki mengingatkan seluruh aparatur agar tetap fokus menjalankan tugas pelayanan publik.

listyo
Baca Juga:Polri Tetapkan Mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai Tersangka, Diduga Terlibat Penyadapan Ilegal

“Yang mengurus pendapatan daerah urus PAD dengan baik. Yang mengurus pendidikan urus anak didik dengan baik. Yang mengurus kesehatan urus kesehatan masyarakat dengan baik, begitu juga sektor pertanian dan perikanan,” ujarnya.

Ia juga meminta para PPPK tidak patah semangat menghadapi situasi yang sedang berlangsung.

“Jangan patah semangat. Kita semua sedang berjuang agar semua yang Bapak dan Ibu sampaikan dapat kita laksanakan,” pungkasnya.

mahasiswa Undana
Baca Juga:Tiga Mahasiswa Undana Raih Juara 1 Kompetisi Bisnis Nasional BMNC 2026

Di tengah ketidakpastian kebijakan fiskal, ribuan PPPK di Nusa Tenggara Timur kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Bagi mereka, keputusan yang akan diambil bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga menyangkut masa depan pekerjaan, keberlangsungan keluarga, serta pelayanan publik di daerah. (*/rnc)