Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan kegelisahan mereka kepada Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam dialog virtual yang digelar pada Kamis (5/3/2026).
Forum yang diikuti tenaga PPPK dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, UPTD Badan Pendapatan Daerah, pertanian, hingga kelautan dan perikanan tersebut berubah menjadi ruang curahan kegelisahan mengenai masa depan pekerjaan mereka.
Dalam dialog itu, Gubernur Melki menjelaskan bahwa forum tersebut sengaja dibuka secara luas agar pemerintah dapat mendengar langsung aspirasi para PPPK di seluruh NTT.
“Hari ini saya undang lima OPD dulu bersama PPPK di seluruh NTT yang ada di 22 kabupaten. Kita lewat Zoom agar semua bisa terhubung dan terlibat dari mana saja. Saya ingin mendengarkan langsung apa saja pikiran yang ingin disampaikan kepada kami atau bagaimana kita merespon UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujar Melki.
Ia menegaskan bahwa persoalan PPPK tidak boleh lagi dibicarakan secara tertutup, melainkan harus menjadi diskusi terbuka di ruang publik.
“Kenapa saya buka di hadapan publik? Agar diskusi PPPK ini menjadi diskusi terbuka. Jangan lagi di bawah meja, tiba-tiba ada yang diberhentikan atau saling melempar tanggung jawab. Sekarang ini urusan PPPK terbuka di publik,” tegasnya.
Dilema Fiskal Daerah
Persoalan PPPK di daerah tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
