Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah resmi melarang anak berusia di bawah 16 tahun memiliki akun di sejumlah media sosial yang dinilai berisiko tinggi terhadap perkembangan dan keselamatan anak. Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan secara bertahap mulai 28 Maret 2026.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Melalui regulasi tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya perlindungan anak di ruang digital seiring meningkatnya berbagai ancaman di internet.
Daftar 8 Media Sosial yang Dilarang untuk Anak di Bawah 16 Tahun
Pada tahap awal implementasi kebijakan, terdapat delapan platform digital yang masuk dalam daftar pembatasan usia bagi pengguna di bawah 16 tahun, yaitu:
Pemerintah menilai pembatasan ini perlu dilakukan karena anak-anak semakin rentan terhadap berbagai risiko di dunia digital.
Ancaman tersebut antara lain paparan konten pornografi, perundungan siber (cyberbullying), penipuan daring, hingga potensi kecanduan atau adiksi media sosial.
Platform Digital Ikut Bertanggung Jawab
Selain orang tua, pemerintah menegaskan bahwa platform digital juga memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi anak-anak yang menggunakan layanan mereka.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan bahwa perkembangan teknologi harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan, terutama dalam menjaga masa depan generasi muda.
“Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita,” ujar Meutya di Jakarta Selatan.
Menurutnya, perlindungan anak merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan ekonomi digital Indonesia.
Negara Siap Ambil Langkah Tegas
Meutya menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas meskipun kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran dari sebagian pelaku industri digital.
“Tidak ada inovasi dan tidak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Kalau ada yang terdampak karena kita memperkuat perlindungan anak, itu adalah pilihan kebijakan yang layak kita ambil sebagai sebuah negara,” katanya.
Pemerintah Buka Ruang Dialog
Meski begitu, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan berbagai pihak terkait implementasi aturan tersebut.
Beberapa aspek yang masih akan disempurnakan antara lain klasifikasi platform, tata laksana penerapan aturan, serta mekanisme pengawasan agar kebijakan ini berjalan efektif.
Meutya menegaskan bahwa prinsip utama dari kebijakan ini tetap sama, yakni menjadikan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam ekosistem digital Indonesia. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
